ikaatikah1605

Just another WordPress.com site

PENAHANAN IJAZAH DALAM PERJANJIAN KERJA


Setiap orang tentu mengharapkan dapat pekerjaan yang lebih baik dan layak untuk tetap bertahan hidup. Namun, bila dalam proses perekrutan pegawai/karyawan yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan yang mana sebagian perusahaan tersebut mewajibkan bagi pegawai yang dinyatakan diterima diperusahaan yang dilamar untuk menahan ijazah asli mereka sebagai salah satu syarat krusial yang tidak bisa ditawar lagi alias sudah keputusan tetap dalam perjanjian kerja hingga kontrak kerja berakhir.
Kebanyakan para pegawai ingin keluar dari tempat dimana mereka bekerja sebelum masa kontrak berakhir, padahal isi dari pada kontrak itu sendiri menjelaskan salah satunya tentang ganti rugi alias penalty bagi pegawai/pekerja yang tidak menyelesaikan masa kontrak sesuai kesepatan tertulis di dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, bagi para pekerja atau pihak ke 2 tentu diharuskan memahami isi dari pada kontrak kerja sebelum menandatangani kontrak kerja tersebut. Mengapa kebanyakan perusahaan mewajibkan penahanan ijazah pekerja? alasannya sebagai bukti kesungguhan pihak kedua akan melaksanakan perjanjian kerja dengan baik selama masa kerja berlangsung. Bila tidak memenuhi isi dari pada perjanjian kontrak tentu pihak ke 1 atau perusahaan akan memberlakukan sanksi administrasi bagi pihak ke 2.
Perlu memahami secara rinci bagi para pekerja mengenai isi perjanjian kerja agar tidak kebingungan dalam mengambil keputusan untuk menerima pekerjaan yang mengharuskan adanya penahanan ijazah serta dokumen lainnya.
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Secara sepintas, syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur pasal 52 UU Ketenagakerjaan mirip dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang lebih lengkap berbunyi:
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. suatu hal tertentu
d. suatu sebab yang halal
Jadi, perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Oleh karena sah dan mengikat kedua belah pihak maka Perjanjian kerja tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Terkait dengan keinginan resign atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak, Pasal 62 UU No. 13/2003 menegaskan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Jadi, jika anda ingin resign ditengah hubungan kerja yang masih berjalan, maka anda berkewajiban untuk membayar denda pinalti sebagaimana diatur Pasal 62 UU No. 13/2003 di atas. Bagaimana besaran dendanya ? Besaran denda pinaltinya adalah sebesar upah kerja pekerja sebulan dikalikan jangka waktu berakhirnya hubungan kerja.
Mengingat bahwa perjanjian kerja tersebut telah sah dan mengikat, tentunya secara hukum ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenui oleh masing-masing pihak. Jika pekerja tetap ingin mengundurkan diri namun tidak mampu membayar denda pinalti, maka hal itu menjadi haknya si Pengusaha/ Perusahaan untuk menagih denda pinalti baik melalui jalur hukum maupun non hukum.
Dalam soal pengambilan ijazah yang ditahan, sepanjang pegawai telah memenuhi isi kontrak/perjanjian kerja tentunya tidak ada alasan perusahaan untuk tetap menahan ijazah anda tesebut. Namun, hal demikian tidak semua perusahaan yang memberlakukan penahanan ijazah asli serta dokumen lainnya memberikan langsung dokumen-dokumen tersebut setelah si pegawai/pekerja resign setelah masa kontrak dalam perjanjian kerja berakhir. Seperti halnya teman saya dulu bekerja di salah satu perusahaan leasing yang sudah cukup terkenal di masyarakat, setelah ia resign dan isi perjanjian kerja berakhir ijazah asli terhitung 3 bulan sejak ia mengundurkan diri belum diberikan ijazah aslinya. kemudian juga, ketika saya membaca harian seputar Indonesia (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/357136/) di cianjur PT.Arta Dwi Mitra selaku pengelola Toko OkeDoku cabang Cianjur menahan ijazah asli eks karyawan, berlebihan. Tidak heran, bila ada sebagian pekerja meninggalkan ijazah asli mereka ditempat kerja lama karena dipersulit untuk mengambil hak mereka (ijazah).
Menurut saya bahwa tindakan perusahaan yang menahan atau menyimpan dokumen penting asli seperti ijazah milik pekerja merupakan salah satu praktik kerja paksa dan itu tidak diperbolehkan. “Kerja paksa itu dilarang dan bahkan dihapuskan dengan dasar hukum di Konvensi ILO (International Labour Organization) No.29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No.105 tentang Penghapusan Kerja Paksa”
Di Indonesia, penghapusan kerja paksa itu juga sudah diatur dalam UU No19/1999. Sedangkan di dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada aturan yang menyarankan perusahaan menahan ijazah karyawannya, yang ada hanyalah kontrak kerja boleh dibuat berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak sepenuhnya salah bila pasal dalam perjanjian kerja mengharuskan pihak ke 2 menyerahkan ijazah asli mereka sebagai jaminan selama masa kontrak berlangsung. Namun, sudah menyalahi aturan bila hak pegawai yang sudah menjalankan masa kontrak hingga berakhir pihak perusahaan belum menyerahkan hak mereka seutuhnya sebagaimana dalam isi perjanjian tersebut.
Jadi, bagi anda yang baru akan mencari pekerjaan/baru hendaknya membaca referensi-referensi hukum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai pedoman anda agar tidak kebingungan. Jadilah sebagai pegawai yang kritis dan berani bertanya jika ada sesuatu yang tidak anda pahami. Dan jangan lupa selalu meng-update fenomena-fenomena yang terjadi seputar tenaga kerja di negara Indonesia ini, agar anda mendapat pengetahuan lebih luas mengenai pengaturan kontrak kerja.

Mungkin tulisan saya belum sempurna betul, namun sekiranya penjelasan saya dapat menjadi bermanfaat bagi jobseeker tentunya🙂

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: