ikaatikah1605

Just another WordPress.com site

Archive for the month “January, 2012”

PROFIT SHARING SEBAGAI KARAKTERISTIK DASAR BANK SYARIAH

A.Pendahuluan
Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudhorobah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudhorobah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.
Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. Meskipun demikian, dalam perkembangannya para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu mudhorobah saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akadm namun dengan berbagai jenis akad.

B. Jenis-Jenis al-Mudhorobah
al-Mudhorobah terdiri atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (muthlaqah, unrestricted) dan yang bersifat terbatas (muqoyyadah, restricted). Pada jenis yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudhorib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. sedangkan jenis yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada mudhorib. Diantara batasan itu, misal jenis investasi, tempat investasi serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, shohibul maal dapat pula mensyaratkan kepada mudhorib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana al-Mudhorobah.

C.Aplikasi al-Mudhorobah dalam Bank Islam
a. Pemisahan total antara dana al-Mudhorobah dan harta-harta lainnya termasuk harta mudhorib.
Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat. Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan preferensi investasi si mudhorib.
b.Dana al-Mudhorobah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya.
Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti diatas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya al-Mudhorobah tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.

D.Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil
1.Faktor Langsung
Diantara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).
a)Investment rate merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investemnt rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
b)Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :
-rata-rata saldo minimum bulanan
-rata-rata total saldo harian
Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
c)Nisbah (profit sharing ratio)
-Salah satu ciri al-Mudhorobah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
-Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
-Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
-Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2.Faktor Tidak Langsung
a)Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudhorobah
-Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
-Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.
b)Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

E.Studi Kasus
Untuk mendapatkan gambar tentang metode perhitungan bagi hasil dan pos-pos perhitungannya, berikut disampaikan studi kasus dari Kuwait Financa House, Bank Islam Malaysia, dan Bank Muamalat Indonesia.
1.Kuwait Finance House (KFH)
Kuwait Finance House (KFH) mencampurkan dan mengumpulkan semua dana yang tersedia dalam satu pul (pool). Hal ini mengakibatkan semua biaya dari pendapatan yang ditanggung bersama antara KFH dengan pemegang rekening investasi.
a.Sumber Dana
•Paid-up Capital
•Akumulasi Cadangan
•Investment Accounts
•Saving Accounts
•Current Accounts
b.Akunting untuk Menghitung Bagi Hasil
•Pendapatan dari semua jenis digabung menjadi Satu
•Biaya dari semua jenis digabung menjadi Satu
•Pendapatan dikurangi biaya menghasilkan gross profit
•Sepuluh persen dari gross profit dialokasikan untuk cadangan
•Sisanya dialokasikan ke berbagai sumber dana sesuai dengan rasio
•Masing-masing dari total portfolio (proporsional)
c.Investment Rates
•Paid-up & Reserves 100%
•Continuous Investment Accounts 90%
•One Year Investment Accounts 80%
•Saving Accounts 60%
Current account tidak dilibatkan dalam perhitungan bagi hasil meskipun sejumlah investasi dananya berasal dari current account. Profit untuk current account dilakukan secara implisit dan proporsional terhadap sumber-sumber lain.
2.Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
Bank Islam Malaysia Berhad adalah pionir perbankan Islam di Asia Tenggara. BIMB didirikan pada tahun 1983 dengan lembaga tabung haji (pilgrimage fund) sebagai pemegang saham utama. saat ini, BIMB memiliki lebih dari tujuh puluh cabang dan tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Kuala Lumpur.
Dalam strategi investasinya, bank Islam Malaysia Berhad mencapurkan semua dana yang tersedia dalam satu pul. Meskipun demikian, BIMB tidak memberlakukan sharing, baik dalam pendapatan maupu biaya.
Perhitungan bagi hasil diproses sebagai berikut:
a. Sumber Dana
•Modal dan Akumulasi Cadangan
•Investment Accounts (jangka waktu bervariasi antara I hingga 60 bulan)
•Saving Accounts
•Current Accounts
b. Akunting untuk Menghitung Bagi Hasil
•Saving Accounts 100%
•Investment Accounts
•Jangka waktu 1 bulan 80%
•Setiap perpanjangan 1 bulan, rates dinaikkan 5%
•Jangka waktu 60 bulan 130%
c. Investment Rates
•Bank Islam Malaysia Berhad menetapkan tiga rekening pendapatan, yaitu:
-Financing and Investment Income Accounts
-Foreign Exchange Income Accounts
-Fees and Commissions Accounts
•Account-account pendapatan ini dikredit berdasarkan cash basis.
•Financing and Investment Income Accounts dan Foreign Exchange Income Accounts merupakan subjek untuk dialokasikan. Sedangkan pendapatan dari fee dan komisi sepenuhnya menjadi milik bank.
•Pendapatan dari pembiayaan, investasi, serta valuta asing digabung dan dialokasikan sesuai dengan maturitas berdasarkan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan. Untuk menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing jenis investasi, manajemen BIMB memberikan pembobotan sebagai indeks. Besarnya bobot bervariasi antara 0.8 hingga 1.3 bergantung pada tingkat maturitas masing-masing investasi.
•Semua biaya ditanggung oleh bank (mudhorib), termasuk provisi untuk risiko pembiayaan dan operasi investasi.
3.Bank Muamalat Indonesia.
Bank Muamalat Indonesia mencampurkan semua dana yang tersedia dalam satu pul. Meskipun demikian, BMI tidak memberlakukan sharing, baik dalam pendapatan maupun biaya.
Perhitungan bagi hasil diproses sebagai berikut:
a.Jenis dana pihak ketiga, investment rates, dan bobot:
•Deposito
-1 bulan 80%
-3 bulan 85%
-6 bulan 90%
-12 bulan 100%
•Rekening Tabungan 88%
•Rekening Koran 70%
b.Sumber-sumber pendapatan yang dilaksanakan dalam proses penghitungan bagi hasil:
•Pendapatan mark-up
•Pendapatan komisi pembiayaan
•Pendapatan diskonto SBPU
•Pendapatan dari penempatan pada bank lain
c.Pendapatan yang dibagikan merupakan perbandingan antara total volume rata-rata dana pihak ketiga dan total volume rata-rata pembiayaan dikalikan dengan total pendapatan. Dengan kata lain, jika seluruh pembiayaan bersumber dari dana pihak ketiga, seluruh pendapatan akan dialokasikan untuk perhitungan bagi hasil.
d.Pendapatan lain seperti pendapatan transaksi valuta asing, fee, dan komisi, sepenuhnya menjadi milik bank.
e.Pendapatan dialokasikan ke setiap sumber dana secara proporsional sesuai dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan setelah dikalikan dengan bobot (weighting).
f.Bagian pendapatan untuk rekening Koran sepenuhnya dimiliki oleh bank dengan asumsi aplikasi Koran berdasarkan kontrak wadiah. Meskipun demikian, bank tetap memberikan bonus.
g.Semua biaya ditanggung oleh bank termasuk provisi untuk risiko pembiayaan dan operasi investasi.
h.Nisbah yang berlaku sekarang antara bank dan pemegang rekening adalah sebagai berikut:
•Deposito
-1 bulan 65:35
-3 bulan 66:34
-6 bulan 66:34
-12 bulan 63:37
•Rekening Tabungan 45:55
•Rekening Koran Bonus
i.Dari uraian di atas, sebenarnya dalam kasus BMI istilah yang tepat untuk bagi hasil ialah revenue sharing karena yang dibagikan adalah pendapatan bukan keuntungan.

Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta 2001

LITIGASI: PENGADILAN AGAMA ATAU PENGADILAN NEGERI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Terhadap penyelesaian sengketa,para pihak diberi kebebasan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah baik itu menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi, sesuai kesepakatan dalam perjanjian diantara kedua belah pihak.

Mengenai kewenangan kompetensi absolut terhadap penyelesaian permasalahan hukum antara nasabah dan bank syariah, telah diatur di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 Ayat 1 “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat 2 Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Hal tersebut diperkuat dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari’ah.

Dalam penjelasan pasal 49 huruf i Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:
a. bank syari’ah;
b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
c. asuransi syari’ah;
d. reasuransi syari’ah;
e. reksa dana syari’ah;
f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
g. sekuritas syari’ah;
h. pembiayaan syari’ah;
i. pegadaian syari’ah;
j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
k. bisnis syari’ah.

Jadi, jelas apabila timbul permasalahan sengketa perbankan syariah/ekonomi syariah, lingkungan peradilan yang berhak mengadili adalah peradilan agama. di dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat 3 disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Namun, timbul permasalahan lain terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam mengadili perkara tersebut yang mana hal itu terdapat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak diantaranya, a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan huruf d ini dianggap bisa menjadi persoalan di kemudian hari. Seperti yang dikemukakan oleh Hakim Agung Abdul Gani Abdullah (hukumonline), mengakui pasal tersebut menimbulkan contradictio in terminis (berlawanan arti). Di satu sisi, seluruh sengketa diselesaikan di pengadilan agama (PA), tapi di sisi lain membuka kesempatan kepada pengadilan negeri (PN). Padahal keduanya memiliki kompetensi absolut berbeda.

dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah, menunjukan adanya inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Di samping itu, keberadaan choice of forum itu akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Padahal sangat jelas disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU yang sama secara tegas menyebutkan “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”.

PENAHANAN IJAZAH DALAM PERJANJIAN KERJA


Setiap orang tentu mengharapkan dapat pekerjaan yang lebih baik dan layak untuk tetap bertahan hidup. Namun, bila dalam proses perekrutan pegawai/karyawan yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan yang mana sebagian perusahaan tersebut mewajibkan bagi pegawai yang dinyatakan diterima diperusahaan yang dilamar untuk menahan ijazah asli mereka sebagai salah satu syarat krusial yang tidak bisa ditawar lagi alias sudah keputusan tetap dalam perjanjian kerja hingga kontrak kerja berakhir.
Kebanyakan para pegawai ingin keluar dari tempat dimana mereka bekerja sebelum masa kontrak berakhir, padahal isi dari pada kontrak itu sendiri menjelaskan salah satunya tentang ganti rugi alias penalty bagi pegawai/pekerja yang tidak menyelesaikan masa kontrak sesuai kesepatan tertulis di dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, bagi para pekerja atau pihak ke 2 tentu diharuskan memahami isi dari pada kontrak kerja sebelum menandatangani kontrak kerja tersebut. Mengapa kebanyakan perusahaan mewajibkan penahanan ijazah pekerja? alasannya sebagai bukti kesungguhan pihak kedua akan melaksanakan perjanjian kerja dengan baik selama masa kerja berlangsung. Bila tidak memenuhi isi dari pada perjanjian kontrak tentu pihak ke 1 atau perusahaan akan memberlakukan sanksi administrasi bagi pihak ke 2.
Perlu memahami secara rinci bagi para pekerja mengenai isi perjanjian kerja agar tidak kebingungan dalam mengambil keputusan untuk menerima pekerjaan yang mengharuskan adanya penahanan ijazah serta dokumen lainnya.
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Secara sepintas, syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur pasal 52 UU Ketenagakerjaan mirip dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang lebih lengkap berbunyi:
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. suatu hal tertentu
d. suatu sebab yang halal
Jadi, perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Oleh karena sah dan mengikat kedua belah pihak maka Perjanjian kerja tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Terkait dengan keinginan resign atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak, Pasal 62 UU No. 13/2003 menegaskan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Jadi, jika anda ingin resign ditengah hubungan kerja yang masih berjalan, maka anda berkewajiban untuk membayar denda pinalti sebagaimana diatur Pasal 62 UU No. 13/2003 di atas. Bagaimana besaran dendanya ? Besaran denda pinaltinya adalah sebesar upah kerja pekerja sebulan dikalikan jangka waktu berakhirnya hubungan kerja.
Mengingat bahwa perjanjian kerja tersebut telah sah dan mengikat, tentunya secara hukum ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenui oleh masing-masing pihak. Jika pekerja tetap ingin mengundurkan diri namun tidak mampu membayar denda pinalti, maka hal itu menjadi haknya si Pengusaha/ Perusahaan untuk menagih denda pinalti baik melalui jalur hukum maupun non hukum.
Dalam soal pengambilan ijazah yang ditahan, sepanjang pegawai telah memenuhi isi kontrak/perjanjian kerja tentunya tidak ada alasan perusahaan untuk tetap menahan ijazah anda tesebut. Namun, hal demikian tidak semua perusahaan yang memberlakukan penahanan ijazah asli serta dokumen lainnya memberikan langsung dokumen-dokumen tersebut setelah si pegawai/pekerja resign setelah masa kontrak dalam perjanjian kerja berakhir. Seperti halnya teman saya dulu bekerja di salah satu perusahaan leasing yang sudah cukup terkenal di masyarakat, setelah ia resign dan isi perjanjian kerja berakhir ijazah asli terhitung 3 bulan sejak ia mengundurkan diri belum diberikan ijazah aslinya. kemudian juga, ketika saya membaca harian seputar Indonesia (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/357136/) di cianjur PT.Arta Dwi Mitra selaku pengelola Toko OkeDoku cabang Cianjur menahan ijazah asli eks karyawan, berlebihan. Tidak heran, bila ada sebagian pekerja meninggalkan ijazah asli mereka ditempat kerja lama karena dipersulit untuk mengambil hak mereka (ijazah).
Menurut saya bahwa tindakan perusahaan yang menahan atau menyimpan dokumen penting asli seperti ijazah milik pekerja merupakan salah satu praktik kerja paksa dan itu tidak diperbolehkan. “Kerja paksa itu dilarang dan bahkan dihapuskan dengan dasar hukum di Konvensi ILO (International Labour Organization) No.29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No.105 tentang Penghapusan Kerja Paksa”
Di Indonesia, penghapusan kerja paksa itu juga sudah diatur dalam UU No19/1999. Sedangkan di dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada aturan yang menyarankan perusahaan menahan ijazah karyawannya, yang ada hanyalah kontrak kerja boleh dibuat berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak sepenuhnya salah bila pasal dalam perjanjian kerja mengharuskan pihak ke 2 menyerahkan ijazah asli mereka sebagai jaminan selama masa kontrak berlangsung. Namun, sudah menyalahi aturan bila hak pegawai yang sudah menjalankan masa kontrak hingga berakhir pihak perusahaan belum menyerahkan hak mereka seutuhnya sebagaimana dalam isi perjanjian tersebut.
Jadi, bagi anda yang baru akan mencari pekerjaan/baru hendaknya membaca referensi-referensi hukum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai pedoman anda agar tidak kebingungan. Jadilah sebagai pegawai yang kritis dan berani bertanya jika ada sesuatu yang tidak anda pahami. Dan jangan lupa selalu meng-update fenomena-fenomena yang terjadi seputar tenaga kerja di negara Indonesia ini, agar anda mendapat pengetahuan lebih luas mengenai pengaturan kontrak kerja.

Mungkin tulisan saya belum sempurna betul, namun sekiranya penjelasan saya dapat menjadi bermanfaat bagi jobseeker tentunya 🙂

Love

Love is a feeling who given by god to a pair of human to love and to understand each other. love itself can not be forced, it only working if both sides done. And love also can not be working if they’re more selfish, likewise love of a child to his mother. Many ways people can do to show his love including children. The children can do anything as proof of his love to mother. No one in this world a child who does not loving his mother.

Parenting a mother to her child is riches priceless from a mother so that her children can grows and develops become useful child. From a picture above, we know how we must be replying love mother who has already bring forth, caring for and educating us when mother never asked anything to us who has caring for us well until now.
As me, I’d love my mother so much, can never disclosed by words and can only disclosed by acts. I spent my free time with mom either yackety-yack together with sisters or doing something benefit in the house. My love is bigger to mother than father. Because, she was gave me everything since I was kid up to now.
Each child has ways to disclosing love. Depends on them how ways to showing their love againts their mother.

Post Navigation