ikaatikah1605

Just another WordPress.com site

MENGAPA HARUS BAYAR PAJAK?

Image

Dari judulnya saja pasti kawan-kawan sudah dapat menebak mengapa kita harus bayar pajak? Padahal baru-baru ini (gak baru juga sih ya) kita dikejutkan dengan kasus Gayus Tambunan (pegawai pajak) yang mengeruk uang rakyat hingga miliyaran rupiah dari uang pajak. Tidak tanggung dia mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Padahal seharusnya uang tersebut digunakan untuk rakyat kembali dengan membangun infrastruktur/fasilitas umum yang layak demi kesenjangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi percuma juga ya bayar pajak rutin namun kehidupan rakyat Indonesia masih semeraut saja alias masih belum memadai.

Membahas Pajak sungguh pusing memang, namun tak ada salahnya sedikit banyak mengetahuinya agar tidak makin pusing nantinya. Kita tengok dulu yuk apa itu pajak? kemudian bagaimana kedudukan hukum pajak itu sendiri? serta hukum pajak materiil dan hukum pajak formiil. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro,SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

  • Iuran dari rakyat kepada negara. yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
  • Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
  • Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  • Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berbicara mengenai Kedudukan Hukum Pajak, menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro,SH., hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

  • Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
  • Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

ü  Hukum Tata Negara

ü  Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)

ü  Hukum Pajak

ü  Hukum Pidana

Jadi, dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak. Sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah adanya keputusan lain.

Hukum Pajak mengatur pula hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni :

  • Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenal pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contohnya : Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  • Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

ü  Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

ü  Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

ü  Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukaan/pencataan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Lalu bagaimana dengan pengelompokkan pajak?

Pengelompokkannya terbagi menjadi 3 yakni:

  • Menurut Golongan pajak terbagi atas 2 diantaranya:

ü  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

ü  Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

  •  Menurut sifatnya terbagi menjadi 2 bagian :

ü  Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

ü  Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Menurut lembaga pemungutnya terbagi jadi 2 bagian :

ü  Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

ü  Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

  • Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  • Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Apa Dasar Hukumnya?

Untuk Pajak Negara dasar hukumnya hingga sekarang masih berlaku :

  • Pajak Penghasilan : Undang-Undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2000.
  • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) : Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2000.
  • Bea Materai : UU No. 13 Tahun 1985
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.
  • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU No. 20 Tahun 2000. UU BPHTB menggantikan ordonansi Bea Balik Nama Staatblad 1924 No.291.

Sedangkan dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2000.

Sumber : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak ( Perpajakan Edisi Revisi 2009)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: