ikaatikah1605

Just another WordPress.com site

KEBERADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Kita tahu bahwa Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Hampir kebanyakan produk hukum yang diberlakukan di Indonesia sebelum dan sesudah merdeka peninggalan jajahan hindia-belanda.

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandels). Sedangkan dalam arti sempit sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Image

Hukum perdata di Indonesia sebelum merdeka mempunyai keberagamaan dalam menerapkan hukum perdata untuk beberapa golongan. Pertama, untuk golongan bangsa Indonesia Asli, diberlakukan “Hukum Adat”, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat mengenai segala persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kedua, untuk golongan warga bukan asli Indonesia yang berasal dari Tionghoa dan Eropah diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai Burgerlijk Wetbooek tersebut ada sedikit penyimpangan yaitu pada bagian 2 dan 3 Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula “Burgerlijk Stand” tersendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi) hal ini tidak terkenal di dalam Burgerlijk Wetboek.  Untuk warga negara lain seperti Arab, India, dan lainnya hanya diberlakukan dari Burgerlijk Wetboek yaitu hanya bagian pokok-pokok saja mengenai hukum kekayaan harta benda (vermogensrecht), jadi tidak mengenai hukum pribadi dan kekeluargaan (personen en familierecht) serta mengenai hukum waris. Sebagiannya lagi diberlakukan hukum yang berasal dari negara mereka.

Hukum yang diberlakukan bagi golongan bangsa Indonesia asli sendiripun beraneka ragam, tiap daerah berbeda-beda. Untuk mengerti keadaan Hukum Perdata di Indonesia sekarang ini, kita perlu mengetahui tentang riwayat politik pemerintahan Hindia-Belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia. Pedoman politik bagi Pemerintahan Hindia-Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 “Indische Staatsregeling” (sebelum itu pasal 75 Regeringsreglement), dalam pokoknya sebagai berikut:

  1. Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifisir.
  2. Untuk golongan bangsa Eropah dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
  3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya), jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, peraturan-peraturan untuk bangsa Eropah dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diterapkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh adanya penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatn mereka (ayat 2).
  4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum tunduk di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah diperbolehkan menundukkan diri (onderwepen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropah. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
  5. Sebelum hukum bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum adat (ayat 6).

 Berdasarkan pedoman-pedoman yang telah sebutkan di atas, di zaman Hindia-Belanda telah ada beberapa peraturan undang-undang Eropah yang telah “dinyatakan berlaku”untuk Bangsa Indonesia Asli, seperti pasal 1601-1603 lama dari B.W (Burgerlijk Wetboek) yaitu perjanjian kerja atau perburuhan (Staatsblad 1879 No.256), pasal 1788-1791 B.W perihal hutang-hutang dari perjudian (Staatsblad 1907 No.306) dan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (Staatsblad 1933 No. 49).

Semua orang tahu bahwa Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam UUD kita tidak mengenal adanya golongan – golongan warga negara keterkaitan tentang adanya hukum yang dibedakan untuk beberapa golongan dianggap janggal. Setelah merdeka B.W. serta W.v.K masih tetap diberlakukan selama belum dibuat suatu kodifikasi Hukum Nasional.

Sumber : Prof. Subekti, SH (Pokok-Pokok Hukum Perdata)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: